BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung belum menerapkan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan.
Pemprov Lampung masih menunggu hasil kajian dan arahan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sebelum menentukan kebijakan terkait penggunaan vape di kalangan pegawai.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan hingga kini belum ada pembahasan khusus mengenai pembatasan maupun larangan vape bagi ASN di lingkungan Pemprov Lampung.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap memperhatikan aspek kesehatan pegawai. Namun, kebijakan pembatasan harus memiliki dasar kajian yang jelas.
“Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Lampung memastikan melindungi kesehatan ASN. Terkait vape ini, kami memang sudah mendengar ada institusi yang menerapkan larangan,” kata Marindo, Jumat (6/11/2026).
Sebagai langkah awal, Marindo meminta Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Kemenkes untuk mendapatkan penjelasan mengenai aturan penggunaan rokok elektrik di lingkungan pemerintahan.
Koordinasi tersebut diharapkan menjadi dasar bagi Pemprov Lampung dalam menentukan langkah selanjutnya.
“Kita akan meminta Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan seperti apa treatment penggunaan vape di lingkungan pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain meminta arahan pemerintah pusat, Pemprov Lampung juga akan mempelajari kebijakan sejumlah daerah lain yang telah menerapkan pembatasan penggunaan vape di lingkungan birokrasi.
Marindo menegaskan, pembahasan kebijakan ini nantinya perlu melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. Dengan begitu, aturan yang diterapkan dapat dikoordinasikan hingga seluruh wilayah Lampung.
“Kita menunggu kajian dan arahan dari pemerintah pusat melalui Kemenkes tentang penggunaan vape di lingkungan ASN, baik PNS maupun PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota di Lampung,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, ASN dan tenaga honorer Pemprov Lampung untuk sementara masih belum memiliki aturan larangan khusus penggunaan vape. Keputusan pembatasan masih menunggu hasil kajian serta petunjuk resmi dari pemerintah pusat.
