BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menghadirkan inovasi digital Begawi Pengadaan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Platform ini dirancang untuk memudahkan aparatur sipil negara (ASN), penyedia jasa, kontraktor, konsultan hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memahami aturan serta mekanisme pengadaan pemerintah.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung, Hendriyanto, mengatakan Begawi Pengadaan lahir dari kebutuhan mempercepat proses pembelajaran di tengah regulasi pengadaan yang terus berkembang.
Menurutnya, para pelaku pengadaan harus memahami hak, kewajiban, serta prosedur yang berlaku. Terlebih, pemerintah kini mengarahkan seluruh proses pengadaan melalui sistem elektronik inaproc.
“Regulasi pengadaan barang dan jasa berkembang begitu cepat dan dinamis. Karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif dari seluruh pelaku pengadaan,” ujarnya.
Melalui Begawi Pengadaan, peserta dapat mengakses berbagai modul pembelajaran secara gratis. Materi tersedia secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kompetensi masing-masing peserta.
Platform tersebut juga menyediakan webinar dan pembelajaran terjadwal sepanjang tahun. Selain itu, pengguna dapat mengakses kumpulan regulasi, mulai dari Peraturan Presiden, aturan LKPP hingga regulasi daerah terkait pengadaan barang dan jasa.
Hendriyanto menjelaskan, inovasi ini juga menjadi solusi atas keterbatasan pelatihan konvensional yang membutuhkan biaya dan kuota peserta.
Selama ini, kegiatan bimbingan teknis membutuhkan anggaran untuk tempat, konsumsi hingga kebutuhan operasional lainnya.
Dengan sistem digital, peserta cukup mengakses platform melalui laptop, komputer maupun telepon seluler. Pembelajaran dapat berlangsung kapan saja dan dari mana saja tanpa batasan kuota seperti pelatihan tatap muka.
“Melalui platform ini, biaya-biaya pelatihan manual bisa ditekan. Pembelajaran juga dapat dilakukan lebih masif dan menjangkau lebih banyak pelaku pengadaan,” jelasnya.
Tidak hanya ASN, Begawi Pengadaan juga menyasar penyedia barang dan jasa serta UMKM yang ingin masuk ke sistem e-Katalog, termasuk e-Katalog lokal.
Hendriyanto berharap, platform ini membantu pelaku usaha memahami prosedur, persyaratan dan peluang dalam mengikuti proses pengadaan pemerintah.
Menariknya, peserta yang mengikuti pembelajaran juga berkesempatan memperoleh sertifikat sebagai bukti keikutsertaan.
Sertifikat tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan ASN untuk mendukung pengisian e-Kinerja serta penilaian DMS MyASN.
Pemprov Lampung juga telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait pemanfaatan sertifikat pembelajaran tersebut.
Ke depan, Pemprov Lampung berencana memperkuat penggunaan Begawi Pengadaan melalui Instruksi Gubernur.
Kebijakan ini diharapkan menjadi landasan pemanfaatan platform sebagai pusat pembelajaran pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Hendriyanto mengajak seluruh ASN, pelaku pengadaan, penyedia jasa dan UMKM, baik di Lampung maupun luar daerah, memanfaatkan fasilitas digital tersebut dengan mendaftar dan membuat akun.
