BANDAR LAMPUNG – Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Umat Muslim Lampung menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolda Lampung, Senin (9/11/2026). Mereka memprotes tindakan kepolisian yang menggerebek dua pondok pesantren di Jawa Tengah (Jateng).
Massa mulai berdatangan sekitar pukul 10.15 WIB. Aksi tersebut dipicu penanganan kasus pembakaran kedai mi babi di Sukoharjo yang berujung pada penggerebekan dua pondok pesantren.
Dalam orasinya, massa menilai tindakan aparat kepolisian perlu dievaluasi. Mereka meminta penegakan hukum dilakukan secara profesional, humanis, dan tetap mengedepankan prinsip keadilan serta hak asasi manusia (HAM).
Salah satu orator, Ustaz Sulton, mengatakan penggerebekan pondok pesantren telah menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam, terutama para santri dan penghafal Alquran.
Ia mengajak umat Muslim di Lampung memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang harus mendapat perlindungan.
“Siapa yang mengganggu pondok pesantren, maka siap-siap untuk berhadapan dengan para santri. Karena bukan kali ini saja polisi mencari masalah dengan pondok pesantren,” tegas Sulton saat berorasi.
Ia juga menilai aparat penegak hukum harus mengutamakan pendekatan humanis dalam menangani persoalan yang melibatkan lembaga pendidikan keagamaan.
“Kami merasa risau dengan kejadian ini karena merupakan pelanggaran HAM. Apa pun jabatan kita, kita harus mengedepankan sikap humanis dan pendekatan keadilan. Namun, terhadap Polda Jawa Tengah harus diadili,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Umat Muslim Lampung menyampaikan lima tuntutan. Pertama, mendesak Kapolri mencopot Kapolda Jawa Tengah.
Kedua, meminta reformasi Polri. Ketiga, mendesak pengusutan dugaan makar hingga tuntas. Keempat, meminta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kelima, menuntut penangkapan dan pengadilan terhadap pelaku serta aktor intelektual dalam kasus KM 50.
Melalui demonstrasi tersebut, massa berharap Kapolri memberikan perhatian terhadap tuntutan mereka. Mereka juga meminta evaluasi terhadap penanganan perkara yang melibatkan masyarakat dan lembaga pendidikan keagamaan.
Hingga aksi berlangsung, massa terus menyuarakan tuntutan agar aparat kepolisian mengedepankan keadilan dan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas.
